Ansar : Pelayanan harus Cepat, Tepat dan Mudah

Maumere, SATU SIKKA.- Kantor Pelayanan Perizinan terpadu dan Penanaman Modal Selasa (4/11/2014) pagi, menggelar Rapat Koordinasi Percepatan Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Berusaha kepada Lembaga PTSP.

Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Setda Sikka Jl. El Tari Maumere ini di buka secara resmi oleh Bupati Sikka Drs. Yoseph Ansar Rera dan di hadiri oleh para Staf Ahli, para Camat, para Kepala SKPD, para Lurah dan Undangan lainnya.

Pelaksanaan Rakor ini dimaksud untuk meningkatkan strategi pengembengan dan peningkatan kualitas layanan publik berbasis teknologi informasi menuju pelayanan prima KPPTPM kebupaten Sikka, mengevaluasi percepatan pemberian izin / non izin serta pelimpahan panandatanganan perizinan dan non perizinan dan membahas berbagai permasalahan perizinan yang saling terkait di tingkat kabupaten antara lembaga PTSP dan SKPD teknis terkait sesuai kewenangan sehingga diperoleh adanya koordinasi dan kerjasama antara KPPTPM ttingkat Kabupaten dengan SKPD Teknis terkait dalam rangka sinkronisasi serta kesepakatan bersama dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang pelayanan perizinan dan penanaman modal serta mendapatkan informasi yang memadai tentang permasalahan yang dihadapi masyarakat dan pelaku dunia usaha sehingga dapat dicarikan solusi demi perbaikan pelayanan perzinan.

Bupati Sikka Drs Yoseph Ansar Rera dalam arahannya mengatakan  masyarakat dan kalangan dunia usaha sering mengeluhkan proses pelayanan perzinan oleh pemerintah yang tidak memiliki kejelasan prosedur, terkesan berbelit – belit dan tidak transparan, waktu pemrosesan yang tidak pasti dan tingginya biaya yang harus dikeluarkan terutama berkaitan dengan biaya – biaya yang tidak resmi, hal ini mengindikasikan belum baiknya penataan birokrasi perizinan baik dari aspek kebudayaan, perilaku birokrasi pelayanan dan standarisasi pelayanan dan berbagai aspek lainnya.   

“ Reformasi Birokrasi dimulai dari penataan kewenangan pengaturan Personil, pelayanan dalam hal dana dan pengawasan pelayanan kepada masyarakat harus lebih dipercepat, dan dipersingkat sehingga proses pengerusan perizinan dapat dilaksanakan dengan cepat” ujar Ansar.

Terkait proses pembiayaan Ansar menambahkan pelayanan kepada masyarakat harus cepat, tepat, murah dan terjangkau oleh masyarakat, ini merupakan target yang harus dicapai. 

“ Tranparansi menyangkut pembiayaan harus jelas bila perlu ditempel khusus di bagian depan loket pembayaran “ tegas Ansar

Ansar juga menghimbau agar melalui Rakor ini  adanya penignkatan pemahaman bersama antara aparatur pelayanan perijinan terutama aparatur KPPTPM dengan SKPD teknis pengelola ijin sehingga proses pelayanan kepada masyarakat menjadi Cepat, Tepat, Mudah dan terjangkau. (jonathan)