1.429 PENGUNGSI DI ENDE BUTUH KEPASTIAN STATUS KEWARGAAN

Wakil Bupati Sikka (tengah) Pimpin Rapat Pemantauan 

Perkembangan Penanganan Erupsi Gunung Api (GA) Rokatenda,

 di Aula Hotel Sylvia Maumere, Senin (24/11/2014) sore.

Maumere, SATU SIKKA.- Sebanyatk 371 kepala keluarga atau sekitar 1.429 pengungsi akibat erupsi gunung api Rokatenda di Kecamatam PaluE, Pulau PaluE yang ada di wilayah Kabupaten Ende masih memegang KTP dan Kartu Keluarga sebagai Warga Kabupaten Sikka. Terhadap masalah ini, Pemerintah Kabupaten Ende dan Kabupaten Sikka perlu duduk bersama untuk memberikan kepastian status kewargaan.

Demikian hal ini disampaikan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ende, Ir.H. Muslim Rauf, pada Rapat Pemantauan Perkembangan Penanganan Erupsi Gunung Api (GA) Rokatenda, di Aula Hotel Sylvia Maumere, Senin (24/11/2014) sore.

Ditambahkan Rauf, dengan adanya kepastian kewargaan Korban Erupsi Rokatenda yang ada Ende akan mempermudah mereka untuk mendapat pelayanan. Dengan demikian, semua pelayanan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang diharapkan.

“1.429 warga PaluE tinggal menyebar di delapan desa. Dan seluruhnya telah menempati rumah bantuan. Selain status kewargaan, masalah lain yang dihadapi pengungsi adalah lampu penerangan, MCK dan air bersih.” demikian Rauf.

Di DesaMagekapa 33 KK (106 jiwa), Desa Niranusa 67 KK (246 jiwa), Desa Mausambi 37 KK (140 jiwa), Desa Aewora 68 KK (269 jiwa), Desa Maurole 3 KK (14 jiwa), Desa Watukamba 1 KK (5 jiwa), Desa Uludala 146 KK (580 jiwa) dan Desa Keliwumbu 16 KK (69 jiwa).

Menanggapi hal ini, Wakil Bupati Sikka Drs. Paolus Nong Susar mengatakan masalah status kewargaan Pengungsi PaluE di Ende akan menjadi perhatian dan perlu secepatnya dilakukan pertemuan antara Pemerintah Kabupaten Ende dan Pemerintah Kabupaten Sikka.

Sementara sebuah lembaga kemanusiaan, Rumah Pandai, melalui Ibu Kanaya Tabita menjelaskan bahwa pihaknya telah mendirikan Kantor Rumah Pandai di Lokasi Pengungsian Hewuli, Kecamatan Alok Barat Kabupaten Sikka. Pembukaan Rumah Pandai di Hewuli akan berkosentrasi pada masalah pendidikan bagi anak – anak korban pengungsian.

“tujuan kehadiran Rumah Pandai selain berkosentrasi pada masalah pendidikan juga, memberikan motivasi dan melatih agar masyarakat mulai hidup mandiri. Sehingga kedepannya tidak bergantung pada perhatian dan bantuan dari pemerintah maupun lembaga kemanusian”  jelas Kanaya.

Selain memberikan perhatian dibidang pendidikan, Rumah Pandai juga mengedepankan masalah kesehatan pengungsi.  Kepada pemerintah, Kanaya berharap agar pemerintah menyewakan lahan kepada rumah pandai agar kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat berjalan dengan baik. Sebab, Rumah Pandai juga akan memberikan pelatihan pertanian dan pengolahan lahan pertanian dengan biogas.

Hadir pada kegiatan tersebut Direktur Penanganan Pengungsi dari Kedeputian Penanganan Darurat BNPB Jakarta, Ir. Taufik Kartiko MSi,  Pihak Diretorat Jenderal Cipta Karya Pekerjaan Umum. Direktorat Rumah Pandai, Dompet DHUAFA, dan Kepala Pelaksana BPBD Sikka Sylvanus M. Tibo, SH. Msi.  serta undangan lainnya.(djo)